Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2019. - PURNAMA DUMAI

Breaking

Rabu, 10 April 2019

Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2019.


Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 pukul 15.20 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai Jl. Tuanku Tambusai Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota Dumai telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2019.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh  yang di hadiri Sdr. Gusri Efendi (Ketua DPRD Kota Dumai), Sdr. Idrus ST (Wakil Ketua DPRD Kota Dumai), Sdr. Zainal Abidin SH (Wakil Ketua DPRD Kota Dumai), Sdr. H.Hamdan Kamal (Sekda Kota Dumai), Sdr. Raden Bambang W (Kasatpol PP Kota Dumai), Kapten (L) PM Nano Harsono (Lanal Dumai),  Camat se-Kota Dumai, Lurah se-Kota Dumai dan dihadiri oleh ± 50 orang tamu undangan.

Pada kesempatan tersebut menyampaikan pandangan umum Fraksi terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Dumai Tahun Anggaran 2019sebagai berikut :


  1. Pandangan umum Fraksi PDIP yang di sampaikan oleh Sdr. Suprianto yaitu “Dari capaian berbagai hal yang disampaikan oleh Walikota Dumai sebagai mana LKPJ Tahun Anggaran  2019, kami dari Fraksi PDIP tetap mengingatkan pemerintah Kota Dumai untuk tetap konsisten dengan semua yang sudah di programkan dan dianggarkan sesuai dengan peeuntukannya. Sebab dari target realisasi yang disampaikan, bagaimanapun ada juga lumayan pencapaiannya, namun kondisi nyata dilapangan tetap saja jauh dari harapan”.
  2. Pandangan umum Fraksi Partai Nasden yang di sampaikan oleh Drs. Paruntungan Pane, MM yaitu “Kami sangat mengharapkan LKPJ akhir tahun 2019 ini bukan hanya sebagai laporan semata, tapi lebih menjadi tolak ukur kinerja pemerintah Kota Dumai pada tahun 2019. Sehingga dapat menjadi barometer kinerja pelaksanaannya, lebih tranparansi pengelolaannya, serta lebih mewakili pembangunan Kota Dumai yang lebih baik lagi.
  3. Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura yang di sampaikan oleh Hj. Jufrida, SE yaitu “Kami dari Fraksi Hanura menyimak LKPJ yang disampaikan pemerintah daerah, kami menilai suatu yang sangat baik dalam tata system pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Dalam sisi belanja daerah, kami dari fraksi Hanura menilai sudah sangat baik dan sedikit masukan dari kami agar kedepan pemerintah daerah lebih menitikberatkan sektor pembangunan infrastruktur dasar masyarakat pada perencanaan anggaran mendatang”.
  4. Pandangan Umum Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Sdr. Syahrial Amini S.Sos yaitu “Pendapatan daerah hanya terealisasi sebesar 99,42%, tentu hasil ini belum cukup memuaskanuntuk kedepannya agar dibuat perencanaan yang matang. Peningkatan infrastruktur, fasilitas air bersih dan penanganan masalah banjir belum maksimal. Masih ada laporan masyarakat tentang masalah pelayanan kesehatan yang menggunakan kartu BPJS, untuk kedepan dinas terkait lebih gencar meningkatkan pelayanan kesehatan dan soaialisasi ke masyarakat”.
  5. Pandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Sdr. Sugiyarto yaitu “PAN melihat masih belum optimalnya penggalian sumber pendapatan asli daerah. Masalah pengangguran, PAN menilai masih kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Masalah air bersih, di harapkan ini menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan di Kota Dumai”.
  6. Pandangan Umum Fraksi partai Demokrat yang disampaikan oleh Sdr. Hasan yaitu “Memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan daerah yang mencapai 99, 42%”.
  7. Pandangan Umum Fraksi PKS  yang disampaikan oleh Sdr. Edi Sepen yaitu “Fraksi PKS memberikan apresiasi bahwa LKPJ disampaikan sesuai jadwal.PKS selalu mengingatkan dalam setiap LKPJ tentang air bersih ini tapi agaknya realisasinya masih sangat jauh”.
  8. Pandangan Umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh  Edison, SH yaitu “Mengharapkan ditahun berikutnya kinerja pemerintah kota dumai lebih ditingkatkan terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi pemerintah kota dumai yang tersangkut kasus hukum. Memberikan penghargaan atas pencapaian realisasi pendapatan pemerintah kota Dumai tahun 2019”.

Pada pukul 17.00 Wib rapat paripurna  pandangan umum Fraksi terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)  selesai dilaksanakan dalam keadaan aman dan tertib.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages